Rabu, 18 Maret 2026

Banjir Pantura Perlu Penanganan Hulu ke Hilir


 

Sumber Gambar:

https://www.hetanews.com/article/305210/banjir-pantura-perlu-penanganan-hulu-ke-hilir

Urgensi Undang-Undang Artificial Intelligence

 


Sumber Gambar:

https://jateng.tribunnews.com/jawa/1241755/urgensi-undang-undang-artificial-intelligence

Indonesia Tak Bisa Lagi Menunda Undang-Undang Artificial Intelligence

 


Sumber Gambar:

https://editorindonesia.com/indonesia-undang-undang-artificial-intelligence/


OTT Kepala Daerah Baru: KPK Bertaring atau Sekadar Simbol?

 


Sumber Gambar:

https://editorindonesia.com/ott-kepala-daerah-pilkada-2024-kpk-bertaring-atau-simbol/

Pemerintah Harus Sanksi Semua Tambang Ilegal yang Beroperasi di Lahan Negara

 


Sumber Gambar:

https://www.hetanews.com/article/306570/pemerintah-harus-sanksi-semua-tambang-ilegal-yang-beroperasi-di-lahan-negara


Kini Hadir Poli Laktasi RS Baitul Hikmah Kendal

 


Kini hadir Poli Laktasi RS Baitul Hikmah Kendal sebagai bagian dari layanan persalinan komprehensif yang mendampingi Bunda sejak perencanaan kehamilan, masa persalinan, hingga perawatan dan edukasi pasca persalinan.

Dapatkan pendampingan menyusui yang tepat, nyaman, dan penuh perhatian bersama dokter konselor laktasi, agar perjalanan memberikan ASI menjadi lebih tenang dan optimal untuk tumbuh kembang si kecil.

Informasi dan pendaftaran:
(0294) 3690 666
WhatsApp 0851-5734-2566

RS Baitul Hikmah Kendal
Peduli & Berkualitas

#rsbaitulhikmahkendal #RSBH #promilalami #dokterkandungan
5w


Kejahatan Sudah Sampai ke Orbit, Hukum Masih di Bumi


 

Sumber Gambar:

https://editorindonesia.com/kejahatan-di-orbit-hukum-tertinggal/

Klinik HA-MEDIKA Kendal (Office, Social Media & CSR)


 






Kriminolog: KPK Kembali Bertaring, 7 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terjaring OTT

 


Sumber Gambar:

https://lampung.viva.co.id/berita/7942-kriminolog-kpk-kembali-bertaring-7-kepala-daerah-hasil-pilkada-2024-terjaring-ott

Kriminolog: KPK Kembali Bertaring

 


Sumber:

https://beritamoneter.com/kriminolog-kpk-kembali-bertaring/


Negara Harus Serius Tangani Parkir Liar Untuk Lindungi UMKM

 


Sumber:

https://yogyapos.com/berita-negara-harus-serius-tangani-parkir-liar-untuk-lindungi-umkm-19113


Parkir Liar Bikin UMKM Mati, Pengamat Desak Pemerintah Turun Tangan

 


Sumber:

https://www.tangerangnews.com/nasional/read/57572/Parkir-Liar-Bikin-UMKM-Mati-Pengamat-Desak-Pemerintah-Turun-Tangan

Negara Harus Serius Tangani Parkir Liar Untuk Lindungi UMKM

 


Sumber:

https://kabar6.com/negara-harus-serius-tangani-parkir-liar-untuk-lindungi-umkm/

Negara Harus Serius Tangani Parkir Liar Untuk Lindungi UMKM


 

Sumber:

https://www.suaranegeri.co.id/2026/03/negara-harus-serius-tangani-parkir-liar.html



Fenomena Working Poor, Ketika Punya Pekerjaan Tidak Mengubah Kemiskinan

 


Sumber:

https://www.tangerangnews.com/nasional/read/57378/Fenomena-Working-Poor-Ketika-Punya-Pekerjaan-Tidak-Mengubah-Kemiskinan


Lapangan Kerja Tak Layak Ciptakan Fenomena Working Poor


 

Sumber:

https://www.suaranegeri.co.id/2026/02/lapangan-kerja-tak-layak-ciptakan.html


Lapangan Kerja Tak Layak Ciptakan Fenomena 'Working Poor'




 

Sumber:

https://yogyapos.com/berita-lapangan-kerja-tak-layak-ciptakan-fenomena-working-poor--19038

Topi HA-Medika

 


Lapangan Kerja Tak Layak Ciptakan Fenomena Working Poor Semakin Mengemuka di Berbagai Daerah, Ini Penjelasan Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria

 


Sumber: https://www.rubicnews.com/news/45316765828/lapangan-kerja-tak-layak-ciptakan-fenomena-working-poor-semakin-mengemuka-di-berbagai-daerah-ini-penjelasan-pemerhati-ketenagakerjaan-dani-satria


Kriminolog: Pemerintah Harus Serius Tangani Krisis Ekologis di Kendal

 



Sumber: https://beritamoneter.com/kriminolog-pemerintah-harus-serius-tangani-krisis-ekologis-di-kendal/


Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Promosi Kesehatan 2026/2027

 


🎓✨ Telah Dibuka!
Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Promosi Kesehatan 2026/2027

Saatnya melangkah lebih jauh dalam bidang promosi kesehatan dan menjadi bagian dari agen perubahan di masyarakat. Program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan kesehatan publik secara komprehensif.

🗓 Pendaftaran: 19 Februari – 5 Maret 2026
📝 Ujian Tertulis: 12 Maret 2026
🎤 Wawancara: 12–13 Maret 2026
📢 Pengumuman: 26 Maret 2026

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengembangkan kapasitas akademik dan profesional Anda!

#MagisterPromosiKesehatan #FKMUndip #Pascasarjana #PromosiKesehatan #InfoKuliah #Undip #KesehatanMasyarakat #BeTheChange #danipromkes #promkes


Soroti Deforestasi dan Tambang, Kriminolog UI: Pemerintah Harus Serius Tangani Krisis Ekologis di Kendal

 


Sumber:

https://lampung.viva.co.id/berita/8245-soroti-deforestasi-dan-tambang-kriminolog-ui-pemerintah-harus-serius-tangani-krisis-ekologis-di-kendal


PSN Desa Tanpa Kejahatan: Saatnya Negara Bangun Rasa Aman, Bukan Sekadar Beton


 

Sumber:

https://editorindonesia.com/psn-desa-tanpa-kejahatan/


Temuan Batu Abrader Purba

 


Sumber: Koran Solopos


Larangan Anak di Bawah 16 Tahun Bermedsos Berlaku 28 Maret 2026, Verifikasi NIK Picu Pro-Kontra

 


Sumber: https://editorindonesia.com/larangan-media-sosial-anak-verifikasi-nik-medsos/


Wafatnya Jürgen Habermas: Dunia Kehilangan Filsuf yang Mengajarkan Demokrasi Lewat Dialog

Sumber: https://editorindonesia.com/jurgen-habermas-wafat-filsuf-demokrasi-komunikasi/


 

Pemerintah Harus Sanksi Semua Tambang Ilegal yang Beroperasi di Lahan Negara Artikel Ini Telah Tayang Di *Berita Moneter* *Dengan Judul :* Pemerintah Harus Sanksi Semua Tambang Ilegal yang Beroperasi di Lahan Negara *Baca Selengkapnya :* https://beritamoneter.com/pemerintah-harus-sanksi-semua-tambang-ilegal-yang-beroperasi-di-lahan-negara/ Copyright © *Beritamoneter.Com*

 


Sumber:

https://beritamoneter.com/pemerintah-harus-sanksi-semua-tambang-ilegal-yang-beroperasi-di-lahan-negara/

Kriminolog UI: Pemerintah Harus Sanksi Semua Tambang Ilegal yang Beroperasi di Lahan Negara

 


Sumber:

https://lampung.viva.co.id/berita/8440-kriminolog-ui-pemerintah-harus-sanksi-semua-tambang-ilegal-yang-beroperasi-di-lahan-negara