Asa Indonesia Menjadi Negara Adidaya

Bung Karno merupakan seorang pemikir ulung dan pembaca buku yang lahap. Sikap kepemimpinannya, pidato dan tulisannya kaya akan buah pikir yang brilian tentang kebangsaan. Gagasan dan harapannya terhadap Indonesia di masa depan sangatlah visioner dan revolusioner. Beliau merupakan manusia yang melampaui zamannya. Selain sebagai ikon serta tokoh sentral dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung Karno juga akan terus hidup di bumi nusantara ini melalui pemikirannya yang besar, sampai kapanpun itu.

Salah satu gagasan Bung Karno yang paling monumental adalah Trisakti. Gagasan Trisakti memiliki tiga rumusan, yaitu berdaulat dalam politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dapat dikatakan, Trisakti ini adalah cara Indonesia untuk dapat menjadi negara adikuasa di muka dunia ini. Hampir semua negara adidaya saat ini, telah menerapkan apa yang dikonsepkan oleh Bung Karno tersebut. Ini bukti bahwa Bung Karno mendambakan Indonesia menjadi negara terhebat di masa depan melalui gagasan Trisakti tersebut. Trisakti ini membuktikan bahwa Bung Karno merupakan seorang filsuf yang memiliki ramalan-ramalan yang tepat.

Seperti diketahui, kemerdekaan bangsa merupakan intisari dari gagasan Trisakti. Trisakti menekankan pada aspek kehidupan yang mandiri di atas kaki sendiri. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah bangsa yang merdeka serta berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan. Pada kondisi Indonesia saat ini, kita masih belum seratus persen menerapkan Trisakti. Hal ini disebabkan banyaknya intervensi asing yang berpengaruh kepada kebijakan di dalam negeri dari politik sampai ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh terpaan dahsyat globalisasi yang merebak di semua negara.

Politik Berdaulat

Intervensi asing akibat dari globalisasi ini menyebabkan kelas kapitalis transnasional turut mempengaruhi kedaulatan politik di Indonesia. Intervensi asing ini telah meracuni ketiga poin Trisakti, baik itu di ranah politik, ekonomi dan kepribadian. Jika salah satu poin telah terkontaminasi, maka poin yang lain juga akan terpengaruh. Hal ini disebabkan karena nilai Trisakti saling berkesinambungan satu sama lainnya. Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara adidaya, poin yang perlu ditekankan adalah pada aspek kedaulatan dalam politik.

Lalu, untuk mewujudkan kedaulatan politik, kita perlu berkaca kepada suksesnya sepak terjang Indonesia di dalam Gerakan Non Blok (GNB), pasca Perang Dunia II pada Agustus 1945. Dalam hal ini, Indonesia memiliki sikap yang sangat mandiri di antara blok Barat dan blok Timur. GNB yang diprakarsai oleh Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Mesir Ghamal Abdul Naser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito merupakan implementasi politik yang berdaulat pada awal kemerdekaan nusantara. Dalam tataran internasional, gagasan Trisakti dari Bung Karno ini merupakan antitesis dari kolonialisme, imperialisme dan feodalisme. Konsep Trisakti di ranah politik ini telah membuat Indonesia berpengaruh besar di kancah internasional dengan harga diri tinggi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Apabila politik yang berdaulat di kancah internasional sudah kokoh berdiri, maka Indonesia dapat merealisasikan konsep Trisakti lainnya dengan lebih baik. Pembangunan ekonomi secara adil dan saling menguntungkan antar negara juga dapat terjadi. Tidak hanya itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan karakter asli bangsa Indonesia juga dapat terlaksana. Kita tahu, di tengah terpaan globalisasi ini, bangsa Indonesia perlu perisai dan senjata agar kita tidak goyah dan tetap kokoh. Trisakti ini merupakan pusaka ampuh dari Sang Satria Piningit untuk melindungi bangsanya, yang akan relevan sampai kapanpun. Maka dari itu kita perlu merenungi kembali Gagasan Trisakti ini sebagai jalan keluar untuk membangun kedaulatan bangsa.

Berlandaskan Kedaulatan Rakyat

Selain itu, kedaulatan politik di dalam negeri juga harus ditegakkan. Dengan Trisakti, perpolitikan di dalam kalangan masyarakat nusantara akan sesuai dengan kepribadian otentik bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa kedaulatan politik harus berlandaskan kepada kedaulatan rakyat. Artinya, nilai kebudayaan dan cara hidup orang Indonesia harus tetap hadir dalam praktik perpolitikan di Indonesia. Dalam implementasinya, segala ujung dari perpolitikan di Indonesia adalah untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk konsumsi para elite saja.

Sebagai negara yang besar dengan keberagaman yang luar biasa ini, masyarakat Indonesia hanya dapat direkatkan dengan kedaulatan politik berlandaskan kedaulatan rakyat. Rakyat harus menerima banyak manfaat dari hasil proses politik tersebut. Muaranya adalah bahwa setiap kebijakan politik nantinya haruslah berisi larangan penindasan terhadap rakyat kecil seperti petani, buruh dan nelayan. Kebijakan yang berlandaskan kedaulatan rakyat tidak mengeksklusifkan diri kepada para pemilik modal besar dan kapitalis transnasional. Harapannya, dari proses politik berlandaskan kedaulatan rakyat tersebut akan memunculkan sosok pemimpin yang tangguh dan memihak kepentingan rakyat.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa kedaulatan rakyat masih kalah ketimbang kedaulatan partai politik (parpol). Akibatnya, kebijakan yang lahir hanya memihak kepada kepentingan elite parpol saja. Seharusnya, kehadiran parpol adalah untuk menyerap aspirasi sekaligus wadah pendidikan masyarakat. Kedaulatan rakyat yang di bawah kedaulatan parpol ini harus segera dicari solusinya dengan menerapkan Trisakti Bung Karno. Parpol yang seyogyanya merupakan rumah rakyat dan pilar demokrasi, kini telah menjadi milik segelintir orang, bahkan keluarga. Maka dari itu, kita harus mengembalikan marwah parpol ke fungsi yang sebenarnya. Mengembalikan marwah parpol merupakan langkah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

Daftar Referensi:

1.       Adam, Asvi Warman. (2014). Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno. Jakarta: Kompas

2.       Deplu-Litbang. (1986). Peranan Indonesia Sebagai Pendiri Gerakan Non Blok dalam Usaha Memurnikan Tujuan dan Prinsip-prinsipnya. Jakarta: Departemen Luar Negeri

3.       http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/sukarno-kaa-dan-gerakan-non-blok/ diakses pada 13 Juni 2022, pukul 20.22 WIB

4.       https://tirto.id/sejarah-gerakan-non-blok-tujuan-latar-belakang-peran-indonesia-glDa diakses pada 13 Juni 2022, pukul 22.05 WIB