Beberapa tahun belakangan ini,
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar beberapa
kali program kegiatan yang bernama Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)
di mana pesertanya direkrut dari beberapa kabupaten/kota. SKPP sendiri
merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna
membumikan pendidikan politik bagi publik. SKPP sejatinya telah digagas sejak
tahun 2018 dan visi utamanya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang
pengawasan Pemilu. Setiap tahunnya pun, jumlah partisipasi dan antusiasme masyarakat
terhadap program kegiatan ini terus meningkat.
Di tahun 2021 ini, SKPP juga akan
dilangsungkan seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya dengan peserta yang
diseleksi untuk mengakomodir keterwakilan wilayah di seluruh Indonesia, gender,
profesi dan peserta disabilitas. Keberadaan pengawas partisipatif di masyarakat
ini dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi yang advance sekaligus breakthrough
bagi Bawaslu. Tentunya kita patut apresiasi adanya sekolah yang akan
memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjadi
kader pengawas partisipatif. Di tambah lagi, Bawaslu juga telah mengembangkan
inovasinya ke ranah digitalisasi dengan lahirnya aplikasi ‘Gowaslu’ yang
memudahkan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap dugaan
pelanggaran dalam proses Pemilu.
Seperti diketahui bersama, bahwa
mengawal proses Pemilu sama halnya dengan mengokohkan salah satu pilar
demokrasi. Apabila ada masyarakat yang berkeinginan untuk tergerak dalam
pengawasan partisipatif, tentu itu adalah sebuah inisiatif yang mulia.
Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif tentu akan berdampak
pada proses Pemilu yang akan menjadi lebih bersih dan antikorupsi. Jika kita
telaah lebih mendalam, keberadaan pengawas partisipatif akan mampu menekan
angka pelanggaran Pemilu di masyarakat. Alhasil kinerja Bawaslu tentu akan
semakin optimal dan terbantu dengan adanya pengawas partisipatif ini.
Hubungan antara pengawasan proses
Pemilu dengan semangat demokrasi sangatlah lekat sekali. Pengawasan terhadap
proses Pemilu artinya mengawal proses bergantinya pemimpin agar dapat berjalan
secara konstitusional dan tidak terciderai. Hal ini dikarenakan, pelanggaran
Pemilu merupakan perilaku koruptif yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan sering kita jumpai pada tahun-tahun politik.
Beberapa kategori pelanggaran
pemilu yang seringkali terjadi di masyarakat, di antaranya adalah pelanggaran
administrasi, pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik
Pemilu. Dari ketiga kategori tersebut, pengawas partisipatif tentu bisa
berkontribusi dalam mekakukan pengawasan dan memberikan pelaporan apabila
terjadi pelanggaran. Maka dari itu, untuk menghasilkan pengawas partisipatif
yang memiliki integritas tinggi tersebut, perlu adanya pendidikan antikorupsi
bagi peserta SKPP Bawaslu ini.
Pendidikan antikorupsi perlu
menjadi bekal bagi para peserta peserta SKPP karena sangat bermanfaat untuk
membentengi diri dari perilaku koruptif. Membentegi agar diri sendiri tidak
tergoda melakukan pelanggaran atau supaya dapat melakukan surveillance terhadap proses Pemilu di masyarakat. Bentuk meteri
pendidikannya dapat berupa kurikulum yang intinya memperkenalkan kepada
sembilan nilai antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Kesembilan nilai tersebut adalah Jujur,
Peduli, Disiplin, Mandiri, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani dan
Adil yang tentunya sangat relevan apabila diterapkan dalam aktivitas
pemantauan partisipatif. Apabila kita coba telaah, kesembilan nilai antikorupsi
tersebut masuk ke dalam spirit diri
para kader pengawas partisipatif.
Beberapa saran untuk kurikulum di
SKPP yang relevan terhadap semangat antikorupsi antara lain “Bawaslu dan
Pengawasan Partisipatif”, “Urgensi Pengawasan Partisipatif”, “Implementasi
Nilai Antikorupsi dalam Praktik Pengawasan Partisipatif”, “Praktik dan Masa Depan Pengawasan
Partisipatif”, “Menumbuhkan Budaya Pengawasan Partisipatif”, “Cara Melaporkan
Pelanggaran Pemilu”, “Cara Mencegah Pelanggaran Pemilu” dan “Mengawasi Pemilu:
Mengamankan Diri dan Data dalam Aspek Hukum”. Beberapa saran kurikulum tersebut
setidaknya mampu memberikan pemahaman dari pandangan filosofis yang holistik
sampai ke teknis pengawasan partisipatif di masyarakat. Hasilnya adalah
menguatnya integritas para peserta SKPP setelah mengikuti pendidikan
antikorupsi ini. Harapannya juga, para peserta SKPP juga mempunyai bekal untuk
menjadi penyuluh dan agen antikorupsi di masyarakat.
Terlebih saat ini organisasi
Bawaslu juga sedang menuju predikat Zona Integritas (ZI), di mana lembaganya
memiliki komitmen dalam upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya bekal pendidikan
antikorupsi bagi para pengawas partisipatif ini, harapan kedepannya Bawaslu
dapat menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang terstandarisasi dari sisi manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia
(SDM), penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja.
Kita tahu bahwa kader SKPP juga
bisa menjadi agen yang dapat ikut mensosialisasikan hukum Pemilu kepada masyarakat,
bahkan kepada peserta Pemilu juga. Sedangkan nilai-nilai pengawasan yang
menjadi inti dari materi SKPP sangat sejalan dengan semangat antikorupsi, agar
jalannya proses Pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber)
serta jujur dan adil (Jurdil). Ibarat peribahasa ”Sekali mendayung, dua tiga
pulau terlampaui”, maka posisi kader SKPP sangatlah strategis fungsinya guna
membumikan nilai-nilai pengawasan dan antikorupsi. Dengan tegaknya hukum
Pemilu, maka potensi pelanggaran pun dapat diminimalisir.
Mungkin saja di masa depan, “Pusat
Pendidikan Pengawasan Partisipatif” yang telah digagas oleh Bawaslu bisa
berkembang menjadi sebuah pusat studi layaknya Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption
Learning Center) di KPK. Dengan benchmark
yang ada di KPK, harapannya tempat tersebut nantinya akan berkembang menjadi
“Pusat Edukasi Pengawasan Pemilu” sebagai tempat belajar bagi siswa, mahasiswa
sampai masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi penting tentang
pengawasan partisipatif. Setelah jejaring kader pengawas partisipatif ini
menyebar ke seluruh Indonesia, harapannya “Pusat Edukasi Pengawasan Pemilu”
bisa menjadi prioritas wacana yang perlu dikaji urgensinya di Bawaslu.
Keberadaan pengawas partisipatif
juga dapat menjadi unsur kontrol sosial guna mencegah kejahatan Pemilu, sesuai
dengan social control theory.
Pengawas partisipatif bisa berkesempatan untuk melaporkan dan membuat
rekomendasi atau kajian terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di
lingkungannya. Tentunya, segala aktivitasnya tetap harus sejalan dengan visi
dan misi Bawaslu. Bila diibaratkan, kurikulum antikorupsi dapat menjadi katalis
bagi materi SKPP yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya agar lebih berdampak
positif dan maksimal.
Terakhir, menjadi pengawas
partisipatif saat gelaran Pemilu adalah sebuah posisi yang terbilang cukup
rentan. Pengawas partisipatif yang bekerja sesuai dengan aturan akan menjadi
sasaran utama para pelanggar Pemilu. Pelaporan terhadap tindakan pengawas
partisipatif juga kemungkinan bisa terjadi. Layaknya aktivis atau agen
antikorupsi yang seringkali menerima intimidasi di dunia nyata maupun di dunia
maya, misalnya perundungan (bullying), pencemaran data diri (doxing), pencemaran
nama baik (denigration) sampai peretasan (hacking). Maka dari itu perlu adanya
usul kurikulum tentang “Mengawasi Pemilu: Mengamankan Diri dan Data dalam Aspek
Hukum”, di mana fungsinya adalah untuk melindungi para pengawas partisipatif
tidak dikriminalisasi. Apabila dari kawan-kawan kader pengawas partisipatif ada
yang mendapatkan ancaman di dunia maya, bisa langsung melaporkannya ke
id.safenet.or.id atau s.id/laporserangan supaya mendapatkan perlindungan
digital.
Seperti kasus yang cukup
mengemuka pada Pemilu 2014 yang menimpa Ronny Maryanto yang dilaporkan oleh
salah satu tim sukses ke kepolisian karena melaporkan adanya politik uang.
Ibaratnya kasus ini menjadi samacam penyebar ketakutan atau fear of crime bagi masyarakat yang ingin
berkontribusi terhadap pengawasan partisipatif. Jangan sampai pengawasan
masyarakat menjadi simulakra belaka. Maka dari itu, dari Bawaslu ke depannya
perlu membantu perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran Pemilu agar tidak
dikriminalisasi, termasuk kepada kader pengawas partisipatif. Hal ini dilakukan
supaya pelaksanaan pemilu bisa Jurdil. Salam Awas!
