APEC 2013 : Pembuktian Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi

Krisis global yang telah melanda mengakibatkan banyak negara kesulitan dalam melakukan perdagangan internasional. Krisis global ini tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang saja, akan tetapi negara maju juga mendapatkan dampaknya. Salah satunya adalah Amerika pada tahun 2011 mengalami krisis, dan berbagai negara di Eropa seperti Perancis juga mendapatkan imbasnya. Hal ini tidak dapat diprediksikankarena memang krisis terjadi dengan cepat dan sulit untuk dicegah. Untungnya, negara maju memiliki berbagai sumberdaya yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Hal yang berbeda tidak berlaku pada negara berkembang. Negara tersebut cukup sulit untuk mengembalikan keadaan perekonomiannya yang mengalami krisis. Efek yang diterima oleh negara berkembang tersebut antara lain nilai tukar uang menjadi menurun, pengangguran bertambah, dan berbagai perusahaan tidak dapat melanjutkan fungsinya. Dampak buruk dari krisis ini lebih signifikan diterima oleh negara berkembang yaang memiliki perekonomian yang belum stabil.

Dalam ekonomi, pada akhirnya semua akan kembali ke pengangguran. Betapa pun banyaknya perhatian yang diberikan oleh para ahli dan politikus terhadap produk domestik bruto, inflsi, suku bunga, atau kekayaan suatu negara, pertanyaan sederhana mengenai apakah orang-orang memiliki atau tidak memiliki pekerjaan tetap yang utama. Tujuan untuk mencapai full employment (penggunaan tenaga kerja penuh) biasanya merupakan salah satu manifesto pertama yang dijanjikan oleh partai-partai politik di seluruh dunia. Tidak hanya itu, sistim perekonomian yang dirancang sedemikian rupa adalah untuk meminimalisir pengangguran.

Dalam pengertiannya yang paling luas, pengangguran berarti keadaaan tidak memiliki pekerjaan. Namun, menurut ekonom definisi tersebut tidaklah memadai. Ada perbedan besar antara pekerjaan kantor sementara yang semata-mata sedang berada dalam masa menunggu antara pekerjaan lama dan pekerjaan baru untuk beberapa minggu (pengangguran friksional) dengan seorang mekanik pabrik yang keterampilannya tidak lagi dibutuhkan karena industrinya telah memindahkan sebagian besar produksi ke luar negeri. Yang pertama akan segera kembali bekerja dan memberikan kontribusi pada output ekonomi dari sektor swasta; yang kedua mungkin perlu untuk dilatih kembali, sering kali atas biaya negara untuk suatu periode waktu yang signifikan.

Melihat permasalahan pengangguran yang semakin rumit untuk diatasi ini, sudah menjadi perhatian secara khusus bagi ILO (International Labour Organization). Negara dan dunia pun sudah mengerahkan berbagai cara untuk mengatasi pengangguran dengan membuat kebijakan dan riset oleh pakar ekonomi. Daalam upaya membedakan situasi yang berbeda, para ekonom telah merancang berbagai klasifikasi pengangguran. Menurut ILO, pengangguran adalah ketika seseorang tidak bekerja, tetapi secara aktif berusaha untuk kembali masuk ke pasar tenaga kerja.

Di Indonesia sendiri, tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan sulitnya dalam pemerataan perekonomian. Masalah ini tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, bahkan ini sudah menjadi fokus perhatian utama oleh masyarakat internasional khususnya yang berada pada wilayah Asia-Pasifik. Maka dari itu, munculnya organisasi yang beranggotakan negara maju dan negara berkembang adlaah suatu hal yang harus dilakukan untuk kerjasama memberantas pengangguran. Hal ini bermaksud dengan tujuan utama untuk membangun perekonomian daerah Asia-Pasifik dalam persaingan globalisasi.

Dengan terbentuknya wadah yang bernama APEC atau Asia-Pacific  Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik memungkinkan untuk negara-negara berkerjasama untu membangu perekonomian yang lebih stabil. Agenda yang harus menjadi pokok permasalahan dari APEC adalah masalah pengangguran dan energi. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi yang paling krusial dan menyebabkan krisis di berbagai negara. Krisis energi dan minya di berbagai belahan negara menimbulkan konflik, dan masalah pengangguran yang mengakibatkan banyaknya demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Konflik ini tidak hanya berimbas pada tatanan perekonomian saja, akan tetapi sampai memakan korban jiwa dalam permasalahan ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa APEC didirikan pada tahun1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Garis pantai Samudra psifik yang luas ini merupakan area perdagangan bebas yang tepat untuk mengembangkan perekonomian. Garis pantai yang luas ini berpotensi besar untuk menjadi jalur perdagangan internasional.

Setelah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Rusia, tahun 2013 mendatang, lokasi KTT akan berada di Bali, Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah negara yang menyelenggarakan APEC haruslah mempersiapkan diri dengan baik karena permasalahan perkembangan ekonomi internasional akan dibahas dalam KTT ini. Setelah sebelumnya Indonesia mendapatkan berbagai pujian pada KTT di Rusia karena dapat menjalankan acara dengan maksimal. Hal ini juga karena peran serta mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia yang turut membantu pelaksanaan rangkaian acara KTT APEC di Rusia ini.

Diharapkan nantinya Indonesia sebagai  tuan rumah, akan membuat acara konferensi internasional ini membuahkan output yang secara nyata dapat diimplementasikan kepada perekonomian anggota APEC. Saran untuk agenda APEC yang akan diselenggarakan di Bali ini haruslah dalam maslaah pengangguran sebagai maslaah utama dalam perekonomian. Selain itu masalah krisis energi dan minyak yang harus segera dibuat kebijakannya untuk melindungi negara-negara anggota APEC agar tidak mengalami krisis ekonomi.  Selain ILO, yang berkaitan dengan masalah umum dalam ekonomi adalah OPEC.

Semua jenis komoditas penting bagi ekonomi global. Tapi semua negara sepakat bahwa komoditi yang tidak bisa digantikan menduduki posisi puncak adalah minyak mentah. Antara tahun-tahun awal milenium ini, dan tahun 2008 harga minyak secaara nominal meningkat tujuh kali lipat. Secara riil, peningkatan harga tersebut telah melampaui harga tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 1970-an. Namun, sementara dua krisis sebelumnya secara spesifik bersifat politis, yang disebabkan oleh tindakan OPEC, krisis minyak kali ini lebih bersifat spekulatif.

Walau negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia memiliki cadangan minyak yang besar, proporsi cadangan minyak dunia yang jauh lebih besar ditemukan di Timur Tengah dan sejumlah wilayah yang memiliki ketidakstabilan politik. Penghasil minyak terbesar diantara semuanya adalah Arab Saudi, yang memiliki seperlima cadangan minyak dunia yaang diketahui. Pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap sejumlah masalah politik di Timur Tengah, para produsen dengan cadangan minyak yang besar bersatu untuk membentuk Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Organisasi tersebut dirancang sebagai sebuah kartel. Di dalam organisasi tersebut terdapat sekelompok penjual yang berkolaborasi untuk mengendalikan harga.

Antara tahun 1973 dan 1975, banyak produksi minyak mereka yang dihentikan, dan akibat pasokan global tersebut harga minyak pun berlipat ganda. Sebagai hasilnya, inflasi di Amerika Serikat melonjak ke tingkat dua digit dan pertumbuhan ekonomi melambat, menyebabkan negara tersebut, dan sejumlah negara barat lainnya mengalami stagflasi. Dampak selanjutnya adalah pengangguran besar-besaran diakibatkan oleh stagflasi ini.

Pengangguran di Amerika Serikat pun meningkat dari 4,9% menjadi 8,5% selama periode yang sama. Krisis tersebut pada akhirnya melemah setelah dilangsungkannya negoisasi politik dengan Arab Saudi, sementara pada saat yang bersamaan OPEC terbentur dengan realitas ekonomi yaitu lebih sedikit pembeli minyak berarti lebih sedikit pendapatan bagi OPEC, oleh karena itu para anggota kartel tersebut mulai memompa produksi minyak hingga melampaui kuota yang telah ditetapkan guna meningkatkan penghasilan mereka.

Pada akhirnya, harga minyak kembali meningkatkan inflasi di seluruh dunia, tetapi krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu telah menyebabkan penurunan ekonomi besar-besaran, yang dengan cepat mendorong harga minyak turun kembali hingga di bawah 40 US Dollar per barel pada akhir tahun. Permasalahan ini akan terus berulang-ulang pada siklus penggunaan minyak di dunia. Apabila tidak diselesaikan cara penanggulangan yang baik, maka dunia akan mengalami kekacauan ekonomi karena semua harga didasarkan kepada patokan harga minyak.

Krisis inergi atau krisis minyak ini seharusnya menjadi rekomendasi KTT APEC di Indonesia nantinya. Masalah krisis minyak dan maslah pengangguran did aerah Asia-Pasifik menjadi hal dominan terjadi. Permasalahan ini harus segera diselesaikan demi mewujudkan tatanan ekonomi yang stabil antar negara dalam rangka menghadapi globalisasi ini. Dengan mematahkan krisis keuangan yang terjadi di daerah Asia-Pasifik, akan mendorong juga mengenai perbaika perekonomian dalam dunia global.

C = SN(d1)-kexp(-rt)n( d2)

Persamaan Black-Scholes melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Kelihatannya, persamaan tersebut semata-mata merupakan sebuah cara untuk mencari tahu bagaimana seharusnya memberikan harga pada sebuah options di pasar derivatif. Persamaan tersebut merupakan rumus matematika yang ternyata tidak mengikutsertakan resiko dari melakukan investasi di pasar tersebut. Dengan mengikuti persamaan tersebut, tampaknya investor dapat menghindari kehilangan jutaan hanya dnegan menjual saham dalam jangka pendek ketika harga turun.

Ekonom Inggris A.W. Philips mendeteksi adanya hubungan yang misterius antara tingkat pengangguran dan inflasi. Jika pengangguran turun di bawah suatu tingkat tertentu, upah, dan oleh karena itu inflasi, akan meningkat ketika perubahan bersedia untuk membayar lebih demi mempertahankan para pekerjanya. Kebalikannya berlaku pada kondisi tingkat pengangguran yang tinggi, yang cenderung menekan inflasi. Dalam bahasa ekonomi, ada korelasi negatif antara inflasi dan pengangguran.

Dalam permasalahaan krisis yang berujung pada pengangguran, permasalahan diatas merupakan kontribusi untuk terjadinya boom dan bust pada serangkaian krisis keuangan. Selain itu, persamaan ini juga menunjukkan bahwa kemerosotan ekonomi yang membuat jutaan orang kehilangan sebagian besar dari kehidupan mereka. Persamaan tersebut menjelaskan secara detail terjadinya krisis keuangan yang melanda dunia yang dimulai dari tahapan-tahapan yang terlihat biasa saja, akan tetapi dampak selanjutnya sangat tidak terduga.

Persamaan Black-Scholes ini sangat berpotensi besar pada negara berkembang yang memiliki kedaan pasar yang tidak memiliki pelindung cadangan. Hal tersebut seharunya sangat diwaspadi bagi negara berkembang seperti Indonesia ini karena bisa kapanpun keadaan pasar panik dapat mengancam kestabilan perekonomian bangsa ini. Maka dari itu, tantangan bangsa Indonesia antara lain adlaah mengagendakan permasalah perekonomian ini untuk dibahas dalam KTT APEC di Bali nantinya.

Pembahasan agenda agar dapat mencegah terjadinya krisis ini merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai penyelenggara APEC tahun 2013 ini. Apa bila permasalahan utama sudah terbahas di dalam agenda APEC 2013 yang berkaitan pada masalah isu pengangguran, minyak, dan krisis keuangan ini maka output dari kebijakan dunia dapat diimplementasikan dengan baik.  APEC 2013 ini merupakan sebuah pembuktian bahwa Indonesia dapat berkontribusi besar dalam menghadapi era globalisasi ini.

Komunisme?

Oleh: Tubagus R. Ramadhan*

Kejam? Jahat? Pengkhianat? Beberapa kata yang (mungkin) pernah terlintas di benak kita semua komunisme pernah menjadi sebuah terminologi yang dicinta sekaligus dicerca sedemikian rupa oleh masyarakat dan pemerintah.

Henk Sneevliet adalah orang yang dapat dikatakan berjasa dalam mengenalkan ideologi ini di Indonesia. Sempat populer namanya dalam berbagai literatur sejak Lenin memperkenalkannya setelah kejadian Februari 1917, yang akhirnya dikenal sebagai Revolusi Rusia, terminologi komunisme menjadi begitu populer. Paham komunisme sendiri sebenarnya telah dikenal jauh sebelum daulat seremonial Uni Soviet tersebut pecah. Engels dan Marx pernah beberapa kali menyinggung, dan bahkan merancang sebuah manifesto bertitel komunis, dalam penulisan-penulisan mereka.

Di Indonesia, paham ini dipercaya beberapa sumber dikenalkan oleh sebuah organisasi bertitel Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang disinyalir memupuksuburkan ajaran komunisme di dalam pertemuan-pertemuannya. Meskipun demikian, banyak pula pihak yang yakin bahwa benih-benih ajar komunisme sebenarnya telah eksis sejak maraknya perdagangan buku-buku asing ke Semenanjung Malaka yang merupakan celah ekonomi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Terlepas dari asal-muasal komunisme yang diidentikkan dengan perjuangan melawan kelas penguasa modal tersebut, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki cerita dan romantisme dengan klausa ideologi komunis. Dalam buku-buku pelajaran yang beradar di sekolah dasar hingga menengah, gelagat komunis dan para tokohnya seringkali disejajarkan dengan sebuah tindakan revolusioner yang memecah belah ketentraman negara. Ada pula sisipan sejarah yang menuliskan, walau sedikit yang rinci dan menjadi referensi masyarakat, bahwa pernah ada ‘hubungan’ mesra antara penguasa pertama negara ini dengan para petinggi ajaran yang dikenal dengan lambang palu arit ini. Bahkan, terdapat sumber tak bertanggungjawab yang mengatakan bahwa bapak pelopor bangsa tersebut juga diinspirasi oleh semangat komunisme ketika ia mematenkan konsep marhaenisme karyanya.

Kebanyakan orang dengan angkuh mengatakan bahwa cita-cita komunisme telah runtuh, baik di dunia internasional ataupun di Indonesia, pasca ‘menyerahnya’ Gorbatchev kepada seterunya waktu itu Amerika Serikat. Kita, masyarakat Indonesia kebanyakan, bahkan mungkin sudah ‘antipati’ kepada paham, bahkan mungkin sekedar kata Komunisme, sejak tahun 1966. Ditambah 32 tahun penuh dengan propaganda anti komunisme dari pemerintah The Smilling General, komunisme dicap sebagai ‘common enemy’ di negara ini.

Satu hal yang perlu kita ingat dan kita teliti, selama 32 tahun itu pula pola pikir kita telah disetir mengenai pemahaman komunisme ini. Selama itu pula kita jarang untuk menelisik bahwa stigmatisasi itu masih ada bagi mereka yang pernah berkaitan dengan konteks komunisme. Lantas, kedigdayaan demokrasi dapatkah dikatakan mentok ketika membicarakan hal  yang pernah terjadi sebelum ia muncul dengan hebatnya? Satu hal yang dpat dipastikan, bahwa pemikiran seharusnya tidak boleh dibatasi oleh sebuah entitas yang bahkan dapat dikatakan imaginer community beserta aparat-aparat yang mengatasnamakan kekuasaan imaginer pula.

*Pemimpin Redaksi Buletin Gerbatama Suara Mahasiswa UI dan Mahasiswa Kriminologi, FISIP UI 2010 

Berdemokrasi dengan Beretika

Konsep Demokrasi

Beberapa negara telah memasukkan ke dalam dewan permusyawaratan rakyat dalam tatanan demokrasi, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Negara mengambil utusan dari beberapa masyarakat kepada majelis konstitusi agar menjalankan fungsinya sebagai pengambil keputusan tertinggi negara ini. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil oleh wakil rakyat tersebut benar merupakan representasi seluruh wakil rakyat tanpa terkecuali. Proses demokrasi akan berjalan jika keputusan negara mengangkat golongan-golongan tertentu yang dirasa mampu menjadi wakil rakyat memiliki signifikansi bagi kehupan masyarakat.

Demokrasi dipercaya sebagai alat yang ideal utama untuk mempersatukan kemajemukan seperti keadaan Indonesia. Dengan demokrasi, tak pandang budaya dan etnik, semuanya bebas untuk mendapatkan kesempatan dalam negara ini. Sebisa mungkin antara mayoritas dan minoritas dapat hidup harmonis. Harapan-harapan tersebut akan ditentukan secara nyata oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar kehidupan yang mejemuk dapat berjalan serasi.

Harapan negara tipe ideal tersebut menginginkan agar untuk membuat masyarakat sejahtera. Hal yang rasional terjadi saat banyak kebebasan dalam negara tersebut, akan mengakibarkan terjadinya konflik akibat perbedaan pendapat. Jika kita menelusuri lebih dalam lagi, perbedaan pendapat ternyata bukan faktor penyebab konflik tersebut. Namun, kesejahteraan secara ekonomi lah yang menjadi kunci utama permasalahan.

Perlunya peran pemerintah yang professional  agar dalam pemenuhan pemerataan di dalam masyarakat dapat tercapai. Peran partai politik dalam kasus ini adalah sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, jadi haruslah berjalan optimal lembaga tersebut. Tujuan partai politik sebagai penanaman ajaran ideologi juga sebagai penyampai aspirasi yang sulit diutarakan. Namun, jauh ke depannya, akan tampak sosok sebenarnya tujuan suatu partai politik.

Masyarakat yang sejahtera membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil, sehingga peran dari partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan haruslah menghindari upaya kapitalisme dan monopoli ke depannya. Dunia politik seharusnya merupakan amanat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik, namun kapasitas dan tujuan aslinya harus menomorduakan masalah kepentingan keuntungan kelompok. kejujuran adalah pembelajaran untuk pemerintah dalam menjalankan fungsinya meskipun dalam praktiknya sangat sulit, hanya ini cara yang baik dilakukan.

Bukan suatu yang salah bila demokrasi digunakan sebagai sistem, hanya saja kebebasan dan proses penyaringan dalam politik harus tetap ditegakkan dengan menggunakan hukum. Dukungan dari penegak hukum yang cakap dan adil menjadi pemperlancar usaha untuk membangkitkan demokrasi yang sebenarnya di pemerintahan. Serta menjalankan proses politik yang benar sesuai dengan tujuan utamanya : rakyat.

Selanjutnya mengenai political process (proses politik) yang sering disalahgunakan artinya merupakan usaha untuk memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Konsep ini mengasumsikan bahwa politik dapat diperlakukan sebagai bidang institusional yang berfungsi sebagai pembuatan keputusan politik mereka. Jadi, tindakan yang baik dari pemerintah pastinya akan membuat efek yang positif bagi masyarakat. Politik bersih selamanya akan diterima masyarakat meskipun hambatan seperti persaingan dalam pengggulingan kekuasaan tetap ada.

Persaingan yang sangat bebas dalam negara demokrasi memunculkan kompetisi yang bisa bermuara pada liberalisasi pada masyarakat secara utuh. Pemerintah menjadi tak berdaya melawan invasi kebebasan masyarakat. Agar itu semua tidak terjadi, perlu kontrol masyarakat dalam bertindak sesuai kewajaran tanpa menganggu kestabilan nasional. Dan untuk itu, masyarakat juga seharusnya sadar akan kontribusinya secara nyata terhadap negara. Sehingga, antara kepentingan negara dan kesadaran masyarakat harus harmonis. Bila salah satunya ada yang menyimpang atau mendominasi, maka demonkrasi yang akan menggantikan demokrasi.

Saran : Elite Politik Perlu Pendidikan Etika

Seperti apapun posisi jabatan yang kita miliki, kita memiliki aturan-aturan cara bertingkah laku yang telah disesuaikan oleh kondisi masyarakat. Cara bertingkah laku ini memiliki fungsi untuk membantu orang dalam melaksanakan jabatannya dengan baik. Namun, apabila kita melanggar aturan sosial yang telah disepakati khususnya pada ranah formal akan mengakibatkan berbagai macam kritik dari masyarakat. Hal ini wajar, karena posisi tersebut harus dilengkapi dengan etika posisi yang berlaku yang mencirikan orang dalam memiliki jabatan.

Penggunaan etika sangat diperlukan dalam bertingkah laku, karena agar masyarakat dapat melihat tingkah laku kita sebagai kewajaran. Ranah yang menjadi sorotan utama masyarakat adalah ranah formal. Dalam ranah formal, dapat dilihat suatu fungsi pentingnya bagi masyarakat. Hal-hal yang dilakukan oleh orang dalam ranah formal akan menjadi perbincangan masyarakat. Apabila orang-orang dalam ranah ini berlaku tidak wajar, bersiap saja menuai banyak kritik.

Sebut sajalah elite politik yang bertingkah laku hedonis. Perilaku ini dinilai masyarakat sangat tidak beretika, karena tidak mencerminkan petinggi politik yang diharapkan masyarakat. Selain itu juga sifat hedonis membuat masyarakat cenderung mengikuti gaya hidup elite politik demi mendapatkan pengakuan prestise. Hal demikianlah yang membuat rusaknya suatu panutan agar masyarakat berkelakuan sewajarnya dan sederhana. Kesederhanaan akan lebih diterima secara universal daripada hedonisme yang penuh dengan curiga dan tanda tanya.

Hal yang perlu dilakukan oleh elite politik nadalah mengubah etika mereka sesuai posisi yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan, apabila elite politik masih saja memiliki gaya hidup yang hura-hura akan dicurigai sebagai koruptor. Mengingat dalam analisa statistik menurut badan-badan pemerhati korupsi, negara kita menduduki posisi yang buruk amsalah birokrasi dan keberadaan korupsi. Dengan demikian, masyarakat tidak percaya jika elite politik yang hedonis tersebut mendapatkan kemewahannya dari kerja keras murni dari dirinya. Pasti masyarakat akan lebih berasumsi bahwa semuanya karena praktik-praktik kecurangan.

Untuk menghindari hal demikian, para elite politik perlu adanya pembelajaran etika. Pembelajaran etika berfungsi untuk menekan kesenjangan tingkah laku, agar masyarakat dapat melihatnya sebagai kewajaran. Masyarakat memiliki posisi penting untuk menilai segala aktifitas elite politik. Hal ini dikarenakan elite politik merupakan wakil dari rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Dengan demikian sifat hedonis tersebut hanya akan memperburuk citra pemerintahan kita.

Partai Politik dan Aspirasi Rakyat

Berdasarkan konsep demokrasi, tujuan dari partai politik adalah untuk menampung aspirasi rakyat. Konsep ini dikenal sebagai budaya politik dimana keterkaitan antara partai politik dan rakyat sangatlah erat. Konsep ini menjelaskan sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan aturan-aturan yang memandu sebuah sistim politik oleh anggota dalam cakupan politik tersebut. selain itu, munculnya partai politik itu adalah cerminan dari budaya demokrasi dalam skala normatif.

Terlepas dari keadaan pragmatis mengenai partai politik dan aspirasi rakyat, memang secara normatif keduanya adalah satu paketan dalam demokrasi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menemukan elemen-elemen budaya politik yang didalamnya adanya keterkaitan antara partai politik dan aspirasi rakyat. Apabila partai politik tersebut tidak dapat mengakomodir aspirasi rakyat, maka konsep budaya politik tidak dapat dipraktikkan.

Menurut G. A. Almond dan S. Verba, demokrasi ditemukan pada lima negara yang keadaan partai politiknya dan aspirasi rakyatnya stabil. Terdapat simbiosis mutualisme dalam keduanya. Kelima negara tersebut memiliki ciri individu, budaya politik mengombinasikan penerimaan dan penghormatan kepada otoritas politk dengan sikap yang tidak terpengaruh dan memiliki kebebasan atas otoritas tersebut. hal ini menunjukkan bahwa apabia kebebasan aspirasi rakyat tidak ada, maka matilah konsep demokrasi tersebut. selain itu imbas besarnya adalah partai politik mengalami disfungsi dan hanya sebagai lembaga yang memonopoli tanpa monitoring dari masyarakat

Proses partisipasi politik sangat diperlukan untuk terciptanya budaya politik. Wujud nyata dari partisipasi politik yang disebutkan oleh Almond salah satunya adalah konsistensi aspirasi dari masyarakat kepada partai politik. Keberadaan partai politik pastilah didasari oleh ideologi yang mereka anut. Sebagian besar partai politik adalah korektor bagi pemerintah dan penyalur keinginan masyarakat agar direalisasikan di parlemen. Dengan kata lain, partai politik adalah perpanjangtangannya masyarakat.

Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan. Bukanlah hal yang berlebihan bila kita menggunakan istilah ini untuk menyatakan keadaan di atas. Keinginan masyarakat adalah keinginan kolektif yang memang harus dapat teraspirasikan pada tempat yang tersedia. Atas nama demokrasi, atas nama masyarakat, atas nama kehidupan.