Berdemokrasi dengan Beretika

Konsep Demokrasi

Beberapa negara telah memasukkan ke dalam dewan permusyawaratan rakyat dalam tatanan demokrasi, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Negara mengambil utusan dari beberapa masyarakat kepada majelis konstitusi agar menjalankan fungsinya sebagai pengambil keputusan tertinggi negara ini. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil oleh wakil rakyat tersebut benar merupakan representasi seluruh wakil rakyat tanpa terkecuali. Proses demokrasi akan berjalan jika keputusan negara mengangkat golongan-golongan tertentu yang dirasa mampu menjadi wakil rakyat memiliki signifikansi bagi kehupan masyarakat.

Demokrasi dipercaya sebagai alat yang ideal utama untuk mempersatukan kemajemukan seperti keadaan Indonesia. Dengan demokrasi, tak pandang budaya dan etnik, semuanya bebas untuk mendapatkan kesempatan dalam negara ini. Sebisa mungkin antara mayoritas dan minoritas dapat hidup harmonis. Harapan-harapan tersebut akan ditentukan secara nyata oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar kehidupan yang mejemuk dapat berjalan serasi.

Harapan negara tipe ideal tersebut menginginkan agar untuk membuat masyarakat sejahtera. Hal yang rasional terjadi saat banyak kebebasan dalam negara tersebut, akan mengakibarkan terjadinya konflik akibat perbedaan pendapat. Jika kita menelusuri lebih dalam lagi, perbedaan pendapat ternyata bukan faktor penyebab konflik tersebut. Namun, kesejahteraan secara ekonomi lah yang menjadi kunci utama permasalahan.

Perlunya peran pemerintah yang professional  agar dalam pemenuhan pemerataan di dalam masyarakat dapat tercapai. Peran partai politik dalam kasus ini adalah sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, jadi haruslah berjalan optimal lembaga tersebut. Tujuan partai politik sebagai penanaman ajaran ideologi juga sebagai penyampai aspirasi yang sulit diutarakan. Namun, jauh ke depannya, akan tampak sosok sebenarnya tujuan suatu partai politik.

Masyarakat yang sejahtera membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil, sehingga peran dari partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan haruslah menghindari upaya kapitalisme dan monopoli ke depannya. Dunia politik seharusnya merupakan amanat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik, namun kapasitas dan tujuan aslinya harus menomorduakan masalah kepentingan keuntungan kelompok. kejujuran adalah pembelajaran untuk pemerintah dalam menjalankan fungsinya meskipun dalam praktiknya sangat sulit, hanya ini cara yang baik dilakukan.

Bukan suatu yang salah bila demokrasi digunakan sebagai sistem, hanya saja kebebasan dan proses penyaringan dalam politik harus tetap ditegakkan dengan menggunakan hukum. Dukungan dari penegak hukum yang cakap dan adil menjadi pemperlancar usaha untuk membangkitkan demokrasi yang sebenarnya di pemerintahan. Serta menjalankan proses politik yang benar sesuai dengan tujuan utamanya : rakyat.

Selanjutnya mengenai political process (proses politik) yang sering disalahgunakan artinya merupakan usaha untuk memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Konsep ini mengasumsikan bahwa politik dapat diperlakukan sebagai bidang institusional yang berfungsi sebagai pembuatan keputusan politik mereka. Jadi, tindakan yang baik dari pemerintah pastinya akan membuat efek yang positif bagi masyarakat. Politik bersih selamanya akan diterima masyarakat meskipun hambatan seperti persaingan dalam pengggulingan kekuasaan tetap ada.

Persaingan yang sangat bebas dalam negara demokrasi memunculkan kompetisi yang bisa bermuara pada liberalisasi pada masyarakat secara utuh. Pemerintah menjadi tak berdaya melawan invasi kebebasan masyarakat. Agar itu semua tidak terjadi, perlu kontrol masyarakat dalam bertindak sesuai kewajaran tanpa menganggu kestabilan nasional. Dan untuk itu, masyarakat juga seharusnya sadar akan kontribusinya secara nyata terhadap negara. Sehingga, antara kepentingan negara dan kesadaran masyarakat harus harmonis. Bila salah satunya ada yang menyimpang atau mendominasi, maka demonkrasi yang akan menggantikan demokrasi.

Saran : Elite Politik Perlu Pendidikan Etika

Seperti apapun posisi jabatan yang kita miliki, kita memiliki aturan-aturan cara bertingkah laku yang telah disesuaikan oleh kondisi masyarakat. Cara bertingkah laku ini memiliki fungsi untuk membantu orang dalam melaksanakan jabatannya dengan baik. Namun, apabila kita melanggar aturan sosial yang telah disepakati khususnya pada ranah formal akan mengakibatkan berbagai macam kritik dari masyarakat. Hal ini wajar, karena posisi tersebut harus dilengkapi dengan etika posisi yang berlaku yang mencirikan orang dalam memiliki jabatan.

Penggunaan etika sangat diperlukan dalam bertingkah laku, karena agar masyarakat dapat melihat tingkah laku kita sebagai kewajaran. Ranah yang menjadi sorotan utama masyarakat adalah ranah formal. Dalam ranah formal, dapat dilihat suatu fungsi pentingnya bagi masyarakat. Hal-hal yang dilakukan oleh orang dalam ranah formal akan menjadi perbincangan masyarakat. Apabila orang-orang dalam ranah ini berlaku tidak wajar, bersiap saja menuai banyak kritik.

Sebut sajalah elite politik yang bertingkah laku hedonis. Perilaku ini dinilai masyarakat sangat tidak beretika, karena tidak mencerminkan petinggi politik yang diharapkan masyarakat. Selain itu juga sifat hedonis membuat masyarakat cenderung mengikuti gaya hidup elite politik demi mendapatkan pengakuan prestise. Hal demikianlah yang membuat rusaknya suatu panutan agar masyarakat berkelakuan sewajarnya dan sederhana. Kesederhanaan akan lebih diterima secara universal daripada hedonisme yang penuh dengan curiga dan tanda tanya.

Hal yang perlu dilakukan oleh elite politik nadalah mengubah etika mereka sesuai posisi yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan, apabila elite politik masih saja memiliki gaya hidup yang hura-hura akan dicurigai sebagai koruptor. Mengingat dalam analisa statistik menurut badan-badan pemerhati korupsi, negara kita menduduki posisi yang buruk amsalah birokrasi dan keberadaan korupsi. Dengan demikian, masyarakat tidak percaya jika elite politik yang hedonis tersebut mendapatkan kemewahannya dari kerja keras murni dari dirinya. Pasti masyarakat akan lebih berasumsi bahwa semuanya karena praktik-praktik kecurangan.

Untuk menghindari hal demikian, para elite politik perlu adanya pembelajaran etika. Pembelajaran etika berfungsi untuk menekan kesenjangan tingkah laku, agar masyarakat dapat melihatnya sebagai kewajaran. Masyarakat memiliki posisi penting untuk menilai segala aktifitas elite politik. Hal ini dikarenakan elite politik merupakan wakil dari rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Dengan demikian sifat hedonis tersebut hanya akan memperburuk citra pemerintahan kita.

Partai Politik dan Aspirasi Rakyat

Berdasarkan konsep demokrasi, tujuan dari partai politik adalah untuk menampung aspirasi rakyat. Konsep ini dikenal sebagai budaya politik dimana keterkaitan antara partai politik dan rakyat sangatlah erat. Konsep ini menjelaskan sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan aturan-aturan yang memandu sebuah sistim politik oleh anggota dalam cakupan politik tersebut. selain itu, munculnya partai politik itu adalah cerminan dari budaya demokrasi dalam skala normatif.

Terlepas dari keadaan pragmatis mengenai partai politik dan aspirasi rakyat, memang secara normatif keduanya adalah satu paketan dalam demokrasi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menemukan elemen-elemen budaya politik yang didalamnya adanya keterkaitan antara partai politik dan aspirasi rakyat. Apabila partai politik tersebut tidak dapat mengakomodir aspirasi rakyat, maka konsep budaya politik tidak dapat dipraktikkan.

Menurut G. A. Almond dan S. Verba, demokrasi ditemukan pada lima negara yang keadaan partai politiknya dan aspirasi rakyatnya stabil. Terdapat simbiosis mutualisme dalam keduanya. Kelima negara tersebut memiliki ciri individu, budaya politik mengombinasikan penerimaan dan penghormatan kepada otoritas politk dengan sikap yang tidak terpengaruh dan memiliki kebebasan atas otoritas tersebut. hal ini menunjukkan bahwa apabia kebebasan aspirasi rakyat tidak ada, maka matilah konsep demokrasi tersebut. selain itu imbas besarnya adalah partai politik mengalami disfungsi dan hanya sebagai lembaga yang memonopoli tanpa monitoring dari masyarakat

Proses partisipasi politik sangat diperlukan untuk terciptanya budaya politik. Wujud nyata dari partisipasi politik yang disebutkan oleh Almond salah satunya adalah konsistensi aspirasi dari masyarakat kepada partai politik. Keberadaan partai politik pastilah didasari oleh ideologi yang mereka anut. Sebagian besar partai politik adalah korektor bagi pemerintah dan penyalur keinginan masyarakat agar direalisasikan di parlemen. Dengan kata lain, partai politik adalah perpanjangtangannya masyarakat.

Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan. Bukanlah hal yang berlebihan bila kita menggunakan istilah ini untuk menyatakan keadaan di atas. Keinginan masyarakat adalah keinginan kolektif yang memang harus dapat teraspirasikan pada tempat yang tersedia. Atas nama demokrasi, atas nama masyarakat, atas nama kehidupan.