Urgensi Kurikulum Kolaboratif LPK dan BLK di Daerah

Latar Belakang

Permasalahan pengangguran di Indonesia selama lima tahun terakhir ini mengalami ekskalasi yang sangat tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengangguran dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan yang cukup tajam, karena pada periode tersebut dunia dan Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Dari jumlah pengangguran yang semula berjumlah kisaran tujuh jutaan orang di tahun 2018 dan 2019, maka pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 meningkat tajam menjadi 9,7 juta orang. Pada tahun 2021, jumlah pengangguran menurun menjadi 9,1 juta orang, namun efek yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 masih sangat terasa di sektor ketenagakerjaan, karena jumlah penganggurannya belum kembali seperti sedia kala. Di akhir tahun 2022, pengangguran turun lagi di angka 8,4 juta orang.

Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk memutus mata rantai pengangguran di usia produktif ini. Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan program “Kartu Prakerja” yang di dalamnya memuat visi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun belum bekerja. Dapat dikatakan program Kartu Prakerja ini adalah bentuk peningkatan SDM dengan memanfaatkan teknologi teleconference yang 100 persen virtual, di mana output yang didapatkan oleh pesertanya adalah ilmu yang aplikatif dan kucuran insentif. Bahkan sampai saat ini, program Kartu Prakerja masih menjadi unggulan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM secara daring.

Dari 8,4 juta pengangguran di usia produktif yang ada di Indonesia, mereka tersebar di berbagai wilayah. Dari ibukota sampai daerah, hingga ke pelosok pedesaan. Untuk pengangguran yang ada di kota besar dan ibukota, tentu mereka memiliki akses dan instrumen yang lebih besar ke lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa lebih dari 70 persen, lapangan pekerjaan formal berada di perkotaan. Mereka yang di perkotaan juga memiliki akses untuk mengenyam pendidikan vokasional variatif yang bermanfaat untuk memasuki dunia kerja nantinya. Untuk di daerah, mereka pada umumnya yang bekerja di sektor formal jauh lebih sedikit ketimbang yang berada di sektor informal.

Beberapa strategi pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan melalui dua cara, yaitu event dan infrastruktur. Untuk event sendiri pemerintah setiap bulannya, di berbagai daerah menggelar job fair. Umumnya setiap tahunnya, Kabupaten/Kota menggelar event ini dua sampai tiga kali. Untuk cara infrastruktur adalah, dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang ditargetkan mencapai 1.000 titik di Indonesia. BLK Komunitas ini sebagian besar bekerja sama dengan pondok pesantren.

Permasalahan

Pada umumnya, para pengangguran di daerah hanya dapat mengandalkan sarana pelatihan melalui BLK yang dapat diakses secara gratis setiap tahunnya. Pelatihan di BLK seperti tata busana, tata boga, mekanik sampai design grafis pada umumnya mereka pergunakan untuk bisa meningkatkan skill sehingga dapat membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Namun yang menjadi persoalan adalah terbatasnya jumlah peserta pelatihan, sehingga tidak dapat mencakup jumlah pengangguran secara maksimal. Sebagian besar peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan di BLK adalah yang memang sudah mendapatkan informasi tersebut jauh-jauh hari.

Sedangkan di luar BLK, ada badan swasta yang bernama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Jumlah LPK di daerah terbilang cukup banyak. Bahkan hampir di setiap kecamatan di Pulau Jawa, terdapat LPK yang menyediakan pelatihan vokasional untuk keperluan pasar dalam negeri, hingga ke luar negeri. LPK merupakan instrumen pelatihan vokasional yang sangat berjasa untuk mengantarkan pencari kerja ke penyedia lapangan kerja. Lembaga ini sungguh efektif dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Namun, ada persoalan yakni terkait dengan kerja sama di antara kedua lembaga ini, antara BLK dan LPK di daerah. Seharusnya mereka dapat bekerja sama dalam menyusun kurikulum ketenagakerjaan dan pelatihan bersama, beserta target penurunan jumlah pengangguran. Misalnya saja, setiap tahun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengumpulkan semua pihak LPK dan BLK untuk meeting bersama. Mereka bersama-sama membuat kurikulum untuk mengurangi angka pengangguran di suatu kabupaten. Dengan analisa seperti menghitung jumlah perusahaan yang ada di kabupaten tersebut, maka berapa jumlah pabrik dan UMKM yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dari data tersebut, dapat dibuat kolaborasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Dari BLK, mereka akan mendapatkan referensi kurikulum yang lebih up to date dan mengikuti kondisi pasar tenaga kerja saat ini. Sedangkan dari LPK, mereka akan mendapatkan akses ke berbagai perusahaan dan pencari kerja yang potensial untuk dikembangkan SDMnya. Seperti diketahui, untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan mewujudkan target SDGs 2030, diperlukan kolaborasi dari semua stakeholder. Jadi tujuan dari kolaborasi BLK dan LPK ini adalah guna mewujudkan target SDGs yang pertama yaitu “Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun”.

Saran dan Kesimpulan

Ide “Urgensi Kurikulum Kolaboratif LPK dan BLK di Daerah” ini saya dapatkan ketika LPK saya yang bernama “Swadaya Mengajar” terpilih untuk mengikuti "Bimtek Auditor dan Platform Pengukuran Peningkatan Produktivitas" yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada tahun 2022. Saat pelatihan tersebut, saya berdiskusi dengan Direktur Bina Produktivitas Kemnaker RI, Ghazmahadi dan Tenaga Ahli Utama KSP, Fadjar Dwi Wisnuwardhani. Visinya adalah, bagaimana mengurangi pengangguran di daerah dan meningkatkan produktivitasnya. Saran yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini adalah membuat para stakeholder di ranah ketenagakerjaan saling berkolaborasi untuk menentukan kurikulum bersama dan target bersama dalam mengurangi angka pengangguran. Muaranya adalah, program ini akan menginisiasi cikal bakal “Lembaga Produktivitas Daerah” yang saat ini masih dalam tahapan perencanaan.